PDP – Dalam beberapa tahun terakhir, kasus penyalahgunaan data pribadi semakin meningkat, terutama di sektor pinjaman online dan asuransi. Banyak konsumen yang menjadi korban kebocoran data akibat lemahnya pengelolaan keamanan digital oleh beberapa penyedia layanan. Di Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) hadir sebagai langkah penting dalam melindungi konsumen dari risiko ini. Undang-undang ini mengatur hak dan kewajiban para pelaku usaha terkait penggunaan, penyimpanan, dan distribusi data pribadi konsumen, serta memberi perlindungan hukum terhadap potensi kebocoran data.
Sektor pinjaman online dan asuransi menjadi dua area dengan risiko tinggi penyebaran data pribadi. Pinjaman online seringkali mengharuskan calon peminjam untuk menyerahkan berbagai informasi sensitif, mulai dari KTP hingga rekening bank. Tidak jarang, dalam prosesnya terjadi pelanggaran yang menyebabkan data konsumen tersebar di tangan yang tidak bertanggung jawab.
Contoh kasus yang mencuat adalah kebocoran data pada aplikasi pinjaman online yang memungkinkan data peminjam disebarluaskan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan mereka. Begitu juga dalam sektor asuransi, ada kejadian di mana data polis nasabah bocor dan dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berwenang untuk kepentingan komersial.
Praktik seperti minimnya enkripsi data, sistem keamanan yang lemah, atau ketidakpatuhan terhadap standar keamanan digital menjadi penyebab utama kebocoran data. Oleh karena itu, perlindungan yang kuat terhadap data pribadi sangatlah krusial.
Peran UU PDP dalam Melindungi Konsumen
Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) berperan penting dalam mengatasi masalah ini. UU ini mengatur hak-hak konsumen atas data pribadi mereka dan memberikan pedoman bagi perusahaan mengenai tata kelola data yang aman. Di sektor pinjaman online dan asuransi, UU PDP mewajibkan perusahaan untuk memastikan bahwa data konsumen diolah secara sah, disimpan dengan aman, dan hanya digunakan sesuai dengan persetujuan pemilik data.
Jika terjadi pelanggaran, UU PDP memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku penyalahgunaan data. Hal ini memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dan meningkatkan akuntabilitas perusahaan dalam mengelola data pribadi.
Langkah yang Dapat Dilakukan Konsumen
Jika Anda mendapati bahwa data Anda telah tersebar, ada beberapa langkah yang bisa diambil:
- Lapor ke OJK atau Kominfo: Anda dapat melaporkan penyebaran data pribadi ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang berwenang menangani kasus pelanggaran data di sektor keuangan.
- Blokir Akun Terkait: Segera blokir akun yang berpotensi terdampak kebocoran, seperti rekening bank atau akun di aplikasi pinjaman online.
- Ganti Password dan Aktifkan 2FA: Pastikan untuk mengganti semua kata sandi yang digunakan pada layanan terkait dan aktifkan autentikasi dua faktor (2FA) sebagai lapisan keamanan tambahan.
Berikut adalah langkah-langkah yang dapat Anda lakukan jika Anda mendapati bahwa data Anda telah tersebar. Perlindungan data pribadi di sektor pinjaman online dan asuransi sangat penting untuk menjaga keamanan konsumen dari risiko penyalahgunaan informasi. Meningkatnya kasus kebocoran data mengharuskan kita semua lebih waspada dalam memberikan informasi pribadi. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang peran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam meningkatkan keamanan siber di Indonesia.
Podcast Let’s Talk Cyber bersama dengan Bapak Satriyo Wibowo S.T., MBA, M.H. IPM, CERG, Lead Data Protection Consultant
PT Xynexis International sebagai pioner Cyber Security di Indonesia dan Data Privacy and Security Solutions, Anda dapat konsultasi mengenai perlindungan data dan keamanan siber perusahaan sesuai dengan standar internasional.
